Kepailitan dan Pemutusan Hubungan Kerja

Kepailitan dan Akibat Hukumnya

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Adapun kurator dan hakim pengawas akan ditetapkan oleh pengadilan pada putusan pernyataan pailit. Permohonan pailit terhadap debitor dapat diajukan atau dimohonkan kepada pengadilan, baik oleh debitor itu sendiri (secara sukarela/volunter) atau oleh dua atau lebih kreditor yang mempunyai piutang terhadap debitor tersebut, yang mana sedikitnya satu utang harus telah jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”) yang mengatur sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU mengatur sebagai berikut:
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Artinya, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi, yaitu terdapat dua atau lebih kreditor dan terdapat sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan kepada debitor yang bersangkutan. Pembuktian dalam perkara kepailitan adalah pembuktian sederhana dimana keberadaan utang dan status jatuh tempo dari utang tersebut sudah tidak diperdebatkan lagi. Seandainya pun debitor tidak mengakui adanya utang tersebut atau status jatuh tempo dari utang tersebut, kreditor dapat membuktikannya dengan mudah dan sederhana (prima facie evidence).

 

Pada saat pengadilan menyatakan debitor dalam keadaan pailit, maka debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan. Oleh karena debitor demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta pailit, maka pengadilan menunjuk kurator yang akan bertugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan pada harta pailit. Kepailitan itu sendiri merupakan upaya penyelesaian utang kepada seluruh kreditor yang dilakukan secara bersama (collective settlement) sehingga untuk melaksanakan upaya tersebut, kurator diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit yang kemudian hasil dari pemberesan harta pailit tersebut akan dibagikan kepada semua kreditor dalam rangka penyelesaian utang.

 

Berkaitan dengan tujuan untuk menyelesaikan utang-utang debitor kepada para kreditor, maka kurator atas permintaannya sendiri atau atas permintaan kreditor dan atas persetujuan hakim pengawas dapat melanjutkan usaha debitor (going concern). Sebagaimana diutarakan sebelumnya bahwa kepailitan itu merupakan upaya penyelesaian utang kepada seluruh kreditor, maka terbuka kesempatan untuk melanjutkan usaha debitor apabila dengan melanjutkan usaha tersebut dapat meningkatkan nilai harta pailit. Terlepas apakah usaha debitot pailit akan dilanjutkan atau tidak oleh kurator, dalam upaya memaksimalkan nilai harta pailit tersebut, kurator tentunya akan melakukan berbagai upaya, termasuk efisiensi pekerja (dalam hal debitor pailit merupakan korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum). Kurator dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja pada debitor pailit. Hal ini menjadi penting diperhatikan karena terkait dengan hak pekerja itu sendiri dan proses pelunasannya berkaitan dengan mekanisme kepailitan.

 

Hak Pekerja yang Mengalami PHK Karena Perusahaan Pailit

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (“PHK”) karena perusahaan pailit diatur pada Pasal 81 butir 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), yang menyisipkan Pasal 154A pada Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), menjadi sebagai berikut:

“Pasal 154A
1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

f. perusahaan pailit; …”

Lebih lanjut, adapun hak-hak pekerja yang mengalami PHK karena perusahaan pailit, berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”), sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 81 UU Cipta Kerja, yaitu:

  1. Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan uang pesangon;
  2. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan uang penghargaan masa kerja; dan
  3. Uang penggantian hak sesuai ketentuan uang penggantian hak.

Pembayaran Hak Pekerja pada Perusahaan Pailit

Pada proses kepailitan, dikenal adanya urutan kedudukan kreditor dimana terdapat kreditor yang mempunyai hak istimewa atau hak untuk didahulukan pembayarannya. Kreditor-kreditor dalam proses kepailitan pada umumnya dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu Kreditor Preferen (memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang sehingga kedudukannya lebih tinggi dari kreditor lainnya / prioritas), Kreditor Separatis (pemegang hak jaminan kebendaan) dan Kreditor Konkuren (tidak mempunyai hak istimewa dan tidak memegang hak jaminan kebendaan, sehingga pembayaran utangnya dilakukan setelah kreditor preferen dan kreditor separatis).

 

Berkaitan dengan kedudukan kreditor tersebut, maka pertanyaannya adalah dimana kedudukan pekerja yang mengalami PHK dalam hal mendapatkan hak-haknya pada proses kepailitan? Pasal 81 butir 33 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 95 UU Ketenagakerjaan, mengatur sebagai berikut:

“Pasal 95

  1. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
  2. Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.
  3. Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah jelas kedudukan pekerja yang mengalami PHK untuk mendapatkan pembayaran dalam proses kepailitan, yaitu:

  • upah dan hak lainnya yang belum diterima pekerja sampai dengan perusahaan dinyatakan pailit (upah dan hak lain yang terutang) adalah utang yang didahulukan pembayarannya dari semua kreditur lainnya;
  • hak lainnya (uang pesangon, upah penghargaan masa kerja, uang penggantian hak) adalah utang yang akan dibayarkan setelah pembayaran kepada kreditor pemegang hak jaminan (separatis).

 

Oleh: Yusty Riana Purba

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top