Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli

Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli pada saat ini telah mengalami banyak sekali perkembangan, khususnya sejak pandemi Covid-19 dimana transaksi lebih banyak terjadi secara online. Transaksi tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja bahkan kapan saja. Namun, dibalik kemudahan dalam transaksi jual beli ini saat ini, terdapat berbagai permasalahan, misalnya barang yang diterima oleh pembeli (konsumen) sering tidak sesuai dengan iklan atau yang dijanjikan oleh penjual (pelaku usaha). Atau, banyak juga terjadi penjual tidak membuat keterangan yang lengkap dalam deskripsi produk sehingga pembeli melakukan transaksi dengan keterangan yang tidak lengkap atau mungkin menyesatkan. Terlepas dari transaksi dilakukan secara online atau offline, hukum positif telah mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk melindungi para pembeli/pengguna sebagai konsumen.

 

 

Sebelum membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli, perlu dipahami terlebih dahulu apa pengertian konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

 

 

Lalu, apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban setiap konsumen maupun pelaku usaha? Berikut uraiannya berdasarkan UU Perlindungan Konsumen:

  • Hak Konsumen (Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen)
  • hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  • hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  • hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  • hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  • hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  • hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  • hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  • hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  • hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
  • Kewajiban Konsumen (Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen)
  • membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  • beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  • membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  • mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Lebih lanjut, sebagai pihak lain dalam sebuah transaksi jual beli, penjual sebagai pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

  • Hak Pelaku Usaha (Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen)
  • hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  • hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  • hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  • hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  • hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
  • Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen)
  • Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  • Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  • Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  • Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  • Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  • Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  • Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

UU Perlindungan Konsumen sendiri dirancang dan dibuat untuk lebih melindungi para konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Seiring berkembangnya cara dan metode bertransaksi, maka kemungkinan adanya perilaku curang dari pelaku usaha juga sangat rentan. Oleh karena itu, para pembeli dan/atau konsumen perlu mengetahui dan memperhatikan pula bahwa terdapat larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. Hal ini menjadi penting juga untuk melindungi hak-hak konsumen. Berikut perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha khususnya dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa (Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen):

  1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  2. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  4. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  5. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  6. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  7. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  8. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  9. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  10. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  11. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  12. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  13. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

    Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap larangan pada butir 1 dan 2 diatas, maka pelaku usaha tidak boleh melanjutkan memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut dan wajib untuk menariknya dari peredaran.

Selanjutnya, apakah ketentuan tersebut berlaku terhadap barang yang tersedia (ready stock) saja, atau berlaku juga terhadap barang pesanan (purchase order)? Hal ini menjadi perlu diketahui juga mengingat saat ini banyak barang yang diperdagangkan dengan sistem pesan, baik secara offline maupun online. Bahwa ketentuan tersebut berlaku juga terhadap transaksi jual beli dengan sistem pesan, namun terdapat ketentuan tambahan khusus untuk barang dan/atau jasa melalui pesanan (Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen), yaitu bahwa pelaku usaha dilarang untuk:

  1. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
  2. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Lebih lanjut, terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut (Pasal 8 dan Pasal 16) dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini diatur pada Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen, yang berbunyi sebagai berikut:

  • Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  • Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Oleh karena itu, sangat penting baik bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing. Bagi konsumen sendiri menjadi sangat penting karena sejatinya UU Perlindungan Konsumen ini lebih ditujukan kepada perlindungan bagi konsumen sebagai pembeli atau pengguna barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Konsumen harus mendapatkan kepastian hukum, kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi jual-beli. Bagi pelaku usaha sendiri menjadi sangat penting mengingat sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa supaya konsumen tidak dirugikan, sehingga kualitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan selalu terjaga untuk menjamin kelangsungan usaha pelaku usaha sendiri, dan terlebih karena terdapat sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran. Semoga bermanfaat.

 

Oleh: Sarabjit Singh Sandhu, S.H.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top