Oleh: Sarabjit Singh Sandhu

Tindak pidana narkotika adalah salah satu tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime karena bersifat trans nasional dan modus operandi-nya dilakukan dengan cara-cara atau teknologi yang tinggi dan masif. Di Republik Indonesia sendiri, tindak pidana narkotika bukan lagi tindak pidana yang asing dan telah menjadi salah satu perhatian khusus oleh pemerintah. Undang-undang yang mengatur tindak pidana narkotika sendiri telah ada sejak tahun 1976 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (“UU Narkotika”). Perubahan/penggantian undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika di Indonesia semakin berkembang dari waktu ke waktu sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius dan pengaturan hukum yang lebih baik. Namun, ternyata penyempurnaan undang-undang tersebut terkesan luput dari berbagai aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, yang mana salah satunya menjadi fokus dari tulisan ini.

Istilah pecandu narkotika tentu lebih sering/banyak digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dibanding istilah penyalahguna narkotika. Bahkan, mungkin sebagian besar masyarakat awam tidak dapat membedakan kedua istilah tersebut dan cenderung mengartikannya sama yaitu istilah bagi orang-orang yang menggunakan narkotika. Dalam UU Narkotika, kedua istilah tersebut adalah berbeda, baik pengertiannya maupun hukuman atas masing-masing pelakunya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Narkotika, pengertian keduanya diatur sebagai berikut:

“13.  Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

“15.  Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka terlihat perbedaan yang sangat jelas antara keduanya adalah terletak pada kondisi penggunaan narkotika, apakah sekedar menggunakan atau menggunakan dalam keadaan ketergantungan. Seseorang dapat disebut sebagai pecandu narkotika apabila dapat dibuktikan orang tersebut menggunakan narkotika karena telah ketergantungan. Sedangkan seseorang dapat disebut sebagai penyalahguna narkotika apabila terbukti menggunakan narkotika secara melawan hukum (tidak mendapatkan izin menggunakannya) tanpa memandang apakah dalam keadaan ketergantungan atau tidak (seharusnya tidak dalam keadaan ketergantungan, karena apabila sudah dalam keadaan ketergantungan, maka dianggap sebagai pencandu).

Apabila UU Narkotika mengaturnya berbeda sebagaimana dijelaskan diatas, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penanganan/hukumannya, apakah diatur berbeda juga? Ya, diatur berbeda. Namun, persoalannya adalah bukan karena diatur berbeda, tetapi timbulnya rasa ketidakadilan atas perlakuan terhadap kedua jenis tindak pidana tersebut oleh UU Narkotika. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Pasal 54 UU Narkotika Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika:

Yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Pasal 127 UU Narkotika (1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Apa yang terlihat dengan jelas dari tabel tersebut? Bahwa terhadap pecandu narkotika, secara jelas dan tegas dinyatakan wajib untuk rehabilitasi medis dan sosial. Namun, terhadap penyalahguna terdapat hukuman penjara, ia dapat menjalani rehabilitasi hanya apabila dapat dibuktikan bahwa ia merupakan korban penyalahgunaan. Dengan kata lain, setiap orang yang menggunakan narkotika namun belum pada kondisi ketergantungan, diancam dengan hukuman penjara sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, jika melihat fakta bahwa penegakan hukum pidana Indonesia saat ini yang masih bertujuan menakuti-nakuti dan/atau memberikan efek jera melalui hukuman penjara, maka setiap penyalahguna narkotika akan dihukum dengan hukuman penjara. Ketentuan ini menjadi kekhawatiran jangka panjang akan tidak tercapainya tujuan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan (“LP”) sekalipun, yang (seharusnya) tujuannya untuk membina para narapidana, peredaran narkotika masih dapat terjadi dan bahkan narapidana dapat mengatur pengedaran narkotika diluar dari dalam LP. Keadaan ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi pelaku penyalahguna yang dihukum penjara berdasarkan Pasal 127 ayat (1) tersebut. Bukan tidak mungkin, seseorang yang awalnya bukan pecandu akan menjadi pecandu ketika menjalani hukuman di LP. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan terhadap penyalahguna tersebut tidak tercapai, malah memperburuk si penyalahguna tersebut.

Selain tidak tercapainya tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan diatas, UU Narkotika ini juga tidak adil bagi masyarakat. Sebagai ilustrasi sederhana, A baru saja ditangkap karena menggunakan narkotika untuk pertama kalinya, maka ia sebagai penyalahguna akan diancam dengan hukuman penjara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Si B, baru saja ditangkap karena telah menggunakan narkotika sejak lama dan telah ketergantungan, maka ia wajib untuk di rehabilitasi. Apakah itu adil? Adalah adil dan sudah benar bagi si B untuk direhabilitasi supaya dapat sembuh dan berhenti menggunakan narkotika. Namun itu tidak adil bagi si A yang baru saja menggunakan narkotika untuk dimasukkan ke dalam penjara.

Menurut pandangan penulis, setiap pecandu bermula dari penyalahguna, tidak ada seorang pun yang tiba-tiba menjadi seorang pecandu narkotika. Dengan kata lain, seorang pecandu sesungguhnya dalam keadaan sadar untuk menggunakan narkotika secara berulang-ulang hingga menjadi ketergantungan. Jika demikian, apakah adil untuk menghukum seseorang yang menggunakan (mungkin saja untuk pertama kalinya) narkotika dengan hukuman penjara, sedangkan seseorang yang telah ketergantungan mendapatkan pengobatan/rehabilitasi?

Penutup

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah seharusnya UU Narkotika disempurnakan kembali dengan memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat dan juga aspek kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Adalah langkah yang lebih tepat bagi seorang penyalahguna untuk mendapatkan pengobatan (atau tindakan lain yang bersifat pencegahan) daripada hukuman penjara, karena justru ketika seseorang masih menjadi penyalahguna akan lebih mudah untuk disembuhkan daripada seorang pecandu. Penyalahguna adalah deteksi dini seseorang sebelum menjadi seorang pecandu.