Ditulis oleh: Sarabjit Singh Sandhu, S.H.

Selain negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia dikenal pula sebagai negara hukum. Hal tersebut tercantum pada Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari tercantumnya pasal tersebut adalah bahwa telah terciptanya suatu supremasi hukum (supremacy of law) di Indonesia dimana hukum menjadi panglima tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat dan semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan hukum. Dengan adanya supremasi hukum tersebut yang diterapkan melalui asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia maka para penegak hukum tidak dibenarkan bertindak di luar ketentuan hukum atau undue of law maupun undue process serta tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang atau abuse of power (M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 36).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur mengenai hak-hak asasi manusia dibidang hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dengan demikian negara wajib untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi setiap orang dan melakukan penegakan hukum tanpa melanggar hukum itu sendiri. Seseorang tidak dapat disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut maupun dihadapkan di depan pengadilan atas dasar asumsi, dugaan, kepentingan ataupun kecurigaan semata melainkan harus berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia dikenal asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocent yang bermakna bahwa setiap orang yang disangka atau di dakwa melakukan suatu tindak pidana haruslah dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Selain itu, menurut penulis, asas praduga tidak bersalah juga menempatkan kedudukan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat proses pidana sebagai subjek pemeriksaan bukan sebagai objek pemeriksaan, sehingga meskipun status seseorang tersebut adalah sebagai tersangka dan terdakwa maka dia tetap harus diperlakukan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam hal ini tersangka dan terdakwa tersebut memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang undang.

Dengan demikian, setiap orang yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana, wajib untuk dilakukan proses hukum oleh pihak yang berwenang dan pihak berwenang tersebut juga wajib untuk menjamin terlaksananya hak-hak dari orang yang menjalanin proses penegakan hukum tersebut.

Lalu, apa saja yang menjadi hak dari setiap tersangka dan terdakwa?

Sebelum membahas hak dari tersangka dan terdakwa, kita perlu memahami terlebih dahulu apa pengertian dari tersangka dan terdakwa. Pengertian Tersangka dan Terdakwa diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan 15 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi sebagai berikut:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Berdasarkan KUHAP, berikut adalah hak-hak tersangka dan terdakwa:

Hak penyelesaian perkara (Pasal 50)

  1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
  2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
  3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.Hak untuk mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya (Pasal 51)

Hak untuk mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya (Pasal 51)

  1. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
  2. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Hak memberikan keterangan secara mandiri dan bebas tanpa intimidasi dari pihak manapun (Pasal 52)

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Hak atas Juru Bahasa (Pasal 53)

  1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
  2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Hak atas pendampingan dan pembelaan dari penasihat hukum (Pasal 54)

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55)

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Hak mendapatkan bantuan hukum probono (cuma-cuma) (Pasal 56)

  1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
  2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma cuma.

Hak menghubungi Penasihat Hukum (Pasal 57)

  1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undangundang ini.
  2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Hak untuk menghubungi dan/atau diperiksa kesehatannya oleh dokter (Pasal 58)

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Hak diberitahukan adanya penahanan kepada keluarga (Pasal 59)

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Hak menerima kunjungan dari keluarga atau rekan (Pasal 60 dan Pasal 61)

  • Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. (Pasal 60)
  • Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. (Pasal 61)

Hak surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)

  1. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
  2. Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
  3. Dalam hal surat untuk tersangka atau tedakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

Hak menghubungi dan dikunjungin oleh rohaniawan (Pasal 63)

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan dirinya (Pasal 65)

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Hak untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (Pasal 66)

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Hak untuk mengajukan upaya hukum (Pasal 67)

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68)

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Hak untuk mendapatkan berkas perkara (Pasal 72)

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Hak-hak atas tersangka dan terdakwa sebagaimana penulis jelaskan diatas, dalam pelaksanaannya masih sering dikesampingkan oleh oknum-oknum dalam proses penegakan hukum. Sebagai masyarakat awam yang buta hukum, kemungkinan besar masyarakat yang sedang berhadapan dengan proses hukum tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak-nya. Oleh karena itu, penulis berharap tulisan ini dapat membantu masyarakat awam yang belum memahami mengenai hak-haknya apabila telah di tetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.